Ketua KPU : Ahok Tak Izin Cuti , Ahok Didiskualifikasi

0
444
AHOK DI PERSULIT KPU

Ketua KPU : Ahok Tak Izin Cuti , Ahok Didiskualifikasi

 

Kabarhoki.com – Badan Pengawas Pemilu RI menegaskan seluruh bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah berstatus inkumben harus mau cuti selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2017. Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan jika ada bakal calon kepala Daerah/wakil kepala daerah dari inkumben tidak mau membuat surat pernyataan akan cuti saat kampanye maka akan dinytakan sebagai calon yang tak memenuhi syarat (TMS).

“Karena syarat cuti (bagi inkumben) itu perintah undang-undang. Sekarang juga diperkuat dengan peraturan KPU tentang pencalonan,”kata Mumhammad dalam acara diskusi di kampus Unisulla, Kota Semarang, Jumat Sore, 16 September 2016.

Status tidak memenuhi syarat itu berlaku untuk kepala daerah inkumben mana pun, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Muhammad mengaku heran dengan sikap Ahok yang tak mau cuti saat kampanye, “Teriak-teriak gak mau cuti. Seakan-akan tanpa saya (Ahok) DKI gak jalan. Alasannya siapa yang mengawal APBD,” kata Mumhammad.

Muhammad menambahkan, Salah satu dokumen yang wajib diserahkan bakal calon Gubernur adalah adanya surat pernyataan bersedia cuti di masa kampanye. “Kalau enggak memasukkan surat pernyataan itu maka Panwas akan mendiskualifikasi,” ujar Mumhammad.

Diskualifikasi itu akan menggugurkan bakal calon sebelum yang bersangkutan bertarung di masa- masa kampanye. Mumhammad berharap jika ada jajaran Panwas yang mendiskualifikasi bakal calon tertentu sesuai dengan aturan diharapkan tak menimbulkan kegaduhan.

Ahok yang hendak maju lagi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 menyatakan tak mau cuti selama masa kampanye. Ahok memilih tidak kampanye karena berniat mengawal jalannya proses pembahasan APBD DKI.

Sistem cuti di Pilkada 2017 memang berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pada Pilkada sebelumnya, Cuti inkumben hanya dilakukan di hari-hari kampanye saja. Namun, aturan terbaru saat ini cuti kampanye harus dilakukan selama masa kampanye.

Ahok tak mau cuti dengan alasan khawatir pembahasan APBD DKI bisa disusupi kepentingan tertentu. Ahok pun mengajukan Judical review ke Mahkamah Konstitusi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Proses sidang MK masih berlangsung hingga saat ini sementara pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai pada akhir september ini di jalankan selama 3 hari .

 

 

POKER ONLINE | CEME KELILING | CAPSA SUSUN | LIVE POKER | AGEN CAPSA

SEVILLA | DOHA | AKIHABARA | SWEDEN EGYPT 

LEAVE A REPLY